Ancam Tutup Akses Medsos, Macron Dikritik Otoriter

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menuai kritik keras dari berbagai kalangan ketika ia mengancam akan menutup media sosial yang tidak mampu mengendalikan konten yang diunggah di platform itu. Pernyataannya ini menciptakan keraguan mengenai komitmen Prancis terhadap kebebasan berekspresi dan hukum di negara itu sendiri.

Menurut Macron, media sosial saat ini terlalu lamban dalam menghapus konten-konten radikal dan informasi palsu, seperti propaganda teroris atau artikel kesehatan yang salah. Presiden Prancis mengatakan media sosial harus bertindak sesuai dengan hukum dan tanggung jawab mereka. Dia menambahkan bahwa Prancis akan mengambil tindakan apapun untuk memastikan media sosial patuh atau resmi dilarang di negara itu.

Tentu saja, ancaman Macron ini menuai berbagai tanggapan dari berbagai kalangan di Prancis dan seluruh dunia. Beberapa mendukung tindakan Macron, sementara yang lain menentangnya karena dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Artikel ini akan membahas sejumlah masalah ekonomis, hukum, dan politik yang terkait dengan ancaman Macron.

Konten Radikal dan Informasi Palsu di Media Sosial

Sangat penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan ‘konten radikal’ dan ‘informasi palsu’ dalam konteks ancaman Macron. Konten radikal mengacu pada informasi yang mendukung atau mempromosikan tindakan kekerasan, terorisme, atau ekstremisme. Ini termasuk video dan gambar yang menunjukkan kekerasan, tindakan anarkistis, dan penyebutan dukungan terhadap kelompok-kelompok ekstremis sebagai ISIS. Sementara informasi palsu mengacu pada dukungan, klaim atau penjelasan yang tidak benar atau spekulatif, seperti klaim bahwa vaksin menyebabkan cacat atau bahwa kata-kata tertentu dalam AL-Quran “menganjurkan terorisme”.

Kedua jenis konten ini sering kali mengandung term yang cukup kompleks sehingga sulit untuk mengecek kebenarannya di tingkat individu. Inilah mengapa media sosial di seluruh dunia sering kali digunakan untuk memposting konten-konten ini, meskipun tidak sepenuhnya ilegal.

Perbedaan Antara Konten Radikal dan Informasi Palsu

Sebagai negara yang komitmen terhadap kebebasan berekspresi, Prancis harus memastikan bahwa media sosial tidak merusak kualitas informasi yang diterima oleh publik dan mempromosikan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Namun, mengidentifikasi konten radikal dan informasi palsu adalah kompleks. Ada perbedaan antara konten radikal dan informasi palsu, dan membedakannya dapat membantu pengguna media sosial memproses informasi. Konten yang radikal melawan negara atau pemerintah, sedangkan informasi palsu mungkin tidak terkait dengan pandangan politik. Misalnya, kisah palsu tentang efektivitas obat tradisional atau ide yang salah tentang disabilitas dapat lebih akurat dicirikan sebagai informasi palsu daripada sebagai konten radikal.

Perbedaan ini menciptakan tantangan untuk membuat aturan yang efektif dalam mengatur media sosial. Di Prancis, kebijakan media sosial pada saat ini lebih fokus pada konten radikal. Bagaimanapun, kebijakan media sosial baru-baru ini di Prancis memungkinkan untuk menutup situs web teroris secara online dan menempatkan mereka di bawah pengawasan polisi.

Kebijakan Media Sosial yang Efektif

Macron menekankan perlunya kebijakan media sosial yang efektif, yang menjamin bahwa informasi yang diposting di media sosial tidak merusak citra kepercayaan publik terhadap pemerintah dan juga menyediakan sampah atau berita palsu dalam media sosial. Ini secara pasti adalah tujuan terpendam dari tindakan Macron yang dilakukan; namun, kebijakan yang efektif harus memperhatikan kebebasan berekspresi.

Upaya Kodifikasi Media Sosial Prancis terkait hal ini memperbolehkan situs web keberadaan negatif diskalifikasi peringkat moderasi dari situs web mereka, atau melarang situs web yang melanggar hukum Prancis.

Tetapi, kerangka hukum yang terlalu ketat bisa mengikis kebebasan bersuara. Misalnya, menurut Freedom House, kebebasan di internet semakin berkurang di seluruh dunia. Banyak negara sekarang membatasi akses internet untuk meningkatkan kendali tentang arus informasi dan memblokir media sosial yang mengganggu citra pemerintah.

Bahkan, di Prancis, beberapa orang khawatir bahwa tindakan seperti menutup media sosial yang tidak patuh akan memicu reformasi ketat yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan hak kebebasan berekspresi.

Pendekatan yang Lebih Moderat

Ada pendekatan yang lebih moderat dan realistis terhadap pendekatan yang menekan kebijakan media sosial. Keberhasilan pendekatan moderat ini selalu didukung oleh sebuah sistem yang jelas dan ketat. Ini mencakup adopsi sistem yang menautkan pesan bernada negatif, bohongan, fitnah, dan seluruh berita hoaks dengan pelaku untuk menghindari investigasi khusus di kemudian hari sehingga bisa memberikan penjelasan terbaik dan dapat dipercaya.

Dalam kondisi yang lebih moderat, media sosial memiliki perspektif lain dalam membawa perubahan. Mereka bisa melaporkan situs web ke pihak hukum atau melalui pengadilan, dengan kasus melaporkan contoh tentang penjahat yang tertangkap oleh pihak berwenang. Pendekatan ini membutuhkan kerjasama antara perusahaan media sosial, polisi, dan pihak yang mengatur.

Tujuannya tentu untuk melindungi masyarakat dari konten berbahaya dan merugikan, menyediakan platform online yang bebas dan progresif, dan memastikan bahwa Prancis tetap memegang nilai-nilai kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia tanpa mengorbankan pertahanan keamanan dan kesehatan. Dan ini bisa ditebus hanya jika pemerintah mau menyediakan regulasi media sosial yang moderat dan efektif.

Original Post By Dmarket